Apresiasi Pilkam Warironi Yang Terlaksana Lubers, Bamuskam dan Tomas Mewakili Warga Minta Bupati Lantik Kepala Kampung Definitif

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) – YAPEN – Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung Warironi, Rikarson Taran yang ditemui media diKampung Warironi mengatakan bahwa bersama anggota panitia yang dipercayakan guna melaksanakan pemilihan pada tanggal 14 September 2021 lalu telah melaksanakan Pilkam dengan baik dan lancar, ucap Rikarson kepada media Kamis, 25/11/21.

Dalam pemilihan tanggal 14 September itu tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan Pilkam tersebut, karena semua persiapan telah disiapkan dengan baik seperti daftar pemilih, undangan dll serta mendapat dukungan full dari pemerintahan Distrik, Polsek dan masyarakat pemilih dikampung Warironi.

Menurut Rikarson, bahwa Pilkam tanggal 14 September, telah terlaksana secara langsung umum, bebas dan rahasia (Lubers). Dibandingkan Pilkam dibeberapa kampung lain saat Pilkam banyak masalah yang terjadi, sebut saja Pilkam di Kampung Arareni.

Jadi kemudian ada pengaduan dan yang berakibatkan dikeluarkan surat pemanggilan klarifikasi oleh Panitia kabupaten sehingga dirinya juga diundang dalam menyampaikan klarifikasi/ keterangan, urainya.

Kata Rikarson, menjadi pertanyaan bagi dirinya dan panitia lainnya beberapa hal yang diadukan oleh calon ke Panitia kabupaten pasca pemilihan adalah keliru misalnya terkait pembagian bantuan langsung tunai (BLT)  yang dilakukan bulan Agustus 2021, 1 bulan sebelum pemilihan dimana saat itu calon nomor urut 04 yang diberikan mandat tugas sebagai Sekretaris Kampung Warironi, urainya.

Selain itu, ada foto-foto penyerahan uang (monay politik) kepada masyarakat, ternyata setelah dikonfirmasi kepada pemilih yang menerima uang tersebut ternyata uang tersebut diterima pemilih setelah hari pelaksanaan Pilkam yaitu pada tanggal 15 September keatas, Ini kan penipuan dan pencemaran nama baik orang,

Setelah dikonfirmasi pengakuan penerima ini ternyata dilakukan oleh salah satu calon yang bersama dengan laporan lainnya ke Panitia kabupaten, urai Taran selaku Ketua Panitia Pilkam, yang sangat menyesalkan sikap-sikap tidak terpuji seorang calon.

Dikonfirmasi media terkait adanya PSU, Kata Taran bahwa hingga saat ini kami belum memiliki dasar yang kuat dengan telah dikeluarkan surat dari kabupaten terkait PSU, kami sampaikan ini mengingat pengaduan yang disampaikan 3 calon kepada panitia kabupaten, tuturnya.

Kata Taran, setelah kehadiran 3 calon dan panitia memberikan klarifikasi dan atau konfirmasi dalam rapat bersama panitia kabupaten, semua isi pengaduan terkait pembagian dana BLT tidak terbukti memfasilitasi pemenangan kandidat nomor urut 04, keterlibatan Ketua Bamuskam membagikan uang (Monay politik) untuk memenangkan kandidat nomor urut 04 tidak terbukti, justru sudah terbukti penipuan dilakukan calon nomor urut 01.

Pengaduan lainya terkait surat pengunduran diri Sekretaris Kampung oleh calon nomor urut 04 terbukti ada surat cuti sesuai Perbup, calon nomor urut 04 yang diduga masih aktif sebagai pegawai kontrak program pemberdayaa ternyata sudah tidak aktif, diduga 2 pemilih yang namanya tidak ada dalam DPT, ternyata ada dalam DPT Kampung Warironi,  sehingga kami yang hadir dalam rapat itu anggap sudah tidak ada masalah, terang Taran.

Ucap Taran lagi bahwa dalam rapat klarifikasi yang berlangsung, turut hadir Asisten 1 Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Ibu Erni Tania, Kakesbangpol Bapak Soni Woria, Kepala Inspektorat Bapak Alek Kiriweno serta 3 calon dan kami selaku Ketua Panitia. Dalam menyampaikan klarifikasi terkait poin-poin pengaduan yang disampaikan, akhirnya terbukti bahwa tidak ada poin pengaduan yang terbukti, urai Taran.

Dilokasi yang sama Ketua Bamuskam Warironi Yulianus Merasi, mengatakan bahwa selaku Bamuskam telah mengawal pelaksanaan Pilkam pada tanggal 14 September lalu dengan baik, namun setelah adanya keluar surat dari Panitia Kabupaten tentang PSU maka ini patut dipertanyakan mengingat langkah-langkah klarifikasi dan /atau konfirmasi kepada 3 calon dan panitia pelaksana oleh Panitia Kabupaten pada tanggal 11 Oktober tidak adanya kendala/masalah sehingga hasil Pilkam siap untuk dilantik.

Sebagai Ketua Bamuskam saya merasa kesal dengan sikap Pemda melalui Panitia Kabupaten terhadap kami masyarakat Kampung Warironi, karena aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui Pilkam pada tanggal 14 September lalu telah berjalan baik sekali dan tidak menimbulkan kekacauan yang menganggu warga.

“Sebab itu, saya merasa kesal sekali dengan keputusan itu” menurut saya ini aspirasi rakyat yang sengaja dipermainkan artinya ini keputusan yang sengaja dibuat untuk meng-adudombakan kami masyarakat, urai Merasi.

Salah satu yang membuat saya semakin kesal yaitu dengan adanya laporan monay politik yang sengaja dilakukan oleh calon nomor urut 01, dengan melaporkan kepada Panitia Kabupaten, setelah dikonfirmasi ada pengakuan dari penerima dan mengaku bahwa sengaja disuruh oleh calon nomor urut 01 pasca Pilkam tanggal 15 September,  ini tipu ko dipercaya Panitia Kabupaten, tutur Merasi dengan nada kesal.

Terkait pencemaran nama baik melalui laporan monay politik kepada pemilih oleh calon nomor urut 01, sampai saat ini belum saya ambil langkah-langkah hukum, saya masih menunggu etikad baik untuk selesaikan hasil Pilkam. Saya tidak ragu untuk ambil langkah hukum sebab sudah terbukti pencemaran nama baik saya dilakukan oleh calon nomor urut 01, tegas Merasi.

Kami mau tegaskan lagi bahwa tidak ada lagi PLT/ Karateker Kepala Kampung Warironi, tetapi mewakili masyarakat minta kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Kepulauan Yapen untuk mendengar aspirasi kami dengan menetapkan calon terpilih yang sudah dipilih masyarakat Warironi pada pesta rakyat secara LUBERS pada tanggal 14 September lalu, pinta Ketua Bamuskam ini.

Saya mengapresiasi Pilkam Warironi tanggal 14 September lalu, ucap Elimus Arobaya selaku salah satu tokoh masyarakat yang terus giat ikut mensukseskan pesta rakyat Pilkam lalu. Lanjutnya bahwa dalam pemantauannya Pilkam telah terlaksana lancar dan sukses atas kerjasama yang baik oleh semua pihak, ini contoh yang baik sekali terangnya.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan khusus ayat 6 yaitu dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa/Kampung, Bupati/ Walikota menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat 5. Sebab itu, ayat 6 tidak tertulis PSU sesuai UU tentang Desa ini, terang Arobaya kepada media.

Sebagai tokoh masyarakat yang ikut mengayomi masyarakat diKampung, saya berharap terus diberikan pencerahan yang benar sebab jika dalam ayat 5 pasal 37 UU Nomor 06 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa Bupati/ Walikota menetapkan Kepala Desa/ Kampung, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, namun sejak tanggal 14 September hingga sekarang sudah hampir 2 bulan, tegasnya.

Masih pertanyaan bagi saya dengan keluarnya surat tentang PSU, dan saya sudah mendengar berita RRI Serui tanggal 25/11/21, tentang gugatan calon nomor urut 01, yang sebenarnya sangat tidak kuat untuk dijadikan dasar gugatan karena telah dikonfirmasi ternyata poin gugatan tidak benar bahkan bohong karena tidak akurat.

Sebagai tokoh masyarakat, saya berharap soal Pilkam ini tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga saya minta kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten untuk segera merespon dan melantik calon terpilih nomor urut 04 saudara Abraham Pedai sebagai Kepala Kampung Definitif mengingat hampir 3 tahun Warironi dipimpin PLT Kepala Kampung, pinta Arobaya menutup wawancaranya dengan media. (Rep.zri).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *