Ketua GAMKI Papua : Pernyataan Menteri BUMN Terkait Pembangunan Smelter PT FI, Diskriminatif dan Tidak Berpihak Kepada Orang Papua.

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) -PAPUA – Menyikapi pernyataan Menteri BUMN Erick Tohir terkait pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur pada saat Groundbreaking di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dalam masa konstruksi pembangunan Smelter yang akan  menyerap 40 ribu tenaga kerja lokal Jawa Timur yang bisa bekerja, menurut DPD GAMKI Papua bahwa pernyataan Menteri BUMN sangat Diskriminatif dan tidak berpikir panjang, urai realis yang diterima media, Sabtu, 15/10/21.

DPD GAMKI Papua dalam realis yang ditandatangani Dominggus B. Stanley Noya, SE, selaku Ketua dan Obed R. Worembay, A.Md, Keu, selaku Sekretaris, menyatakan sikap, pertama ; bahwa GAMKI Papua menolak Pembangunan Smelter di Gresik – Jawa Timur,  pernyataan Menteri BUMN ini mengusik rasa keadilan kami sebagai orang Papua, kalau rasa keadilan kami sebagai orang Papua terusik, maka kami akan terus ribut.

Ingat, Papua butuh semua Sumber Daya untuk bisa sama dengan daerah lain,  Keinginan Presiden Jokowi membangun Smelter untuk mengolah hasil tambang Papua  yang di bangun di Gresik Jawa Timur perlu dipertimbangkan dengan bijak, Rakyat Papua adalah bagian dari NKRI, sehingga rakyat Papua juga punya hak untuk didengar, lakukan dialog terbuka dengan rakyat Papua dan dengarkan aspirasi rakyat, bukan orang per orang terkait ide pembangunan Smelter di luar area tambang atau di luar Papua.

Kedua, ; bahwa GAMKI Papua meminta Smelter harus dibangun di Papua, dengan catatan kritis, ada tanah yang harus dibebaskan (gratis) karena investor bisa kesulitan karena biaya hak ulayat yang mahal, sehingga harus ada jaminan stabilitas didaerah pembangunan dan operasinya, serta ketersediaan regulasi daerah dalam konteks perdasi dan perdasus yang memberi keleluasaan kepada investor.

Karena itu perlu dipikirkan bersama sehingga pembangunan Smelter bisa dipindahkan dari Gresik Jawa TImur ke Papua. GAMKI sangat memahami bahwa bisnis (Investasi) harus ada dalam konteks aman dan nyaman. ketika ada keadaan tidak aman dan tidak nyaman, bisnis akan mencari tempat aman dan nyaman.

Poin ketiga dalam realis ini menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan Smelter di Papua, dan juga dari sisi kesiapan dan kebutuhan produksi,  maka hal ini tidak bisa lepas dari sokongan beberapa industri penyangga/ infrastruktur pendukung,  seperti  listrik, pabrik pengolahan bahan kimia/pembuangan limbah, dan juga pabrik turunan bahan tembaga dan infrastruktur lainnya.

Oleh karena itu, maka GAMKI Papua meminta tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangun semua infrastruktur pendukung sehingga Smelter Layak dibangun di Papua, karena sejak PT. Freeport Indonesia beroperasi di Papua sampai saat ini, Pemerintah tidak menyadari pentingnya kebutuhan untuk membangun industry penyangga, (Ed.zri).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *