Jangan Berwacana Kosong Dari Seruan Penolakan Souvenir Cendrawasi Menjelang PON XX Papua.

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) –PAPUA- Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah dan amanah Tuhan.

Menyikapi respon publik terkait Seruan  Penolakan  Penggunaan Burung Cendrawasi  sebagai Souvenir dalam memeriahkan Iven PON XX Papua tahun 2021 ini, mendapat respon serius oleh publik.

Katua Forum Kebijakan Afirmatif Pembangunan Papua, Benyamin Wayangkau, SE, kepada media via telp menyambut baik terkait Seruan Penolakan oleh masyarakat Papua melalui Media dalam minggu ini, dan memang cukup serius karena kekawatitan kita akan punahnya hewan-hewan Endemik  di Papua, ucapnya Jumat, 03/09/21.

Saya rasa sangat baik dan positif karena sudah direspon beberapa toko masyarakat Papua bahkan ada pejabat daerah yang ikut merespon, ya semua demi anak cucu generasi Papua dan masa depan dunia, namun perlu jelas dari respon itu, harap Ketua FKAPP ini.

Perspektif kami, ada hal yang sangat penting bahwa seruan itu harus di ikutkan dengan langkah-langkah nyata dengan perlu mengeksekusi suatu peraturan daerah (Membuat Regulasi Daerah Guna Memberi Proteksi).

Pinta Benny sapaanya bahwa jika sebagai pejabat Pemda maka perlu Keberanian dan sikap jelas dalam mewujudkan lahir dan terlaksananya suatu peraturan daerah guna proteksi itu.

Kita tidak sekedar BICARA KOSONG, guna mencari perhatian publik di republik Indonesia dan dibanggakan orang karena sudah bicara. Konsepnya mana? apa langkah Nyata dalam Kalimat Menolak itu.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hewan jelas dalam Pasal 3, huruf (a), mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan huruf (c), melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

Namun saya menilai sangat lemah dari sisih penerapan secara Universal pada Pasal 320 – 406 KUHAP bangsa kita ini, tuturnya.

Saran kongkrit kami pada langkah penguatannya,  ada pada pembuatan Regulasi Daerah baik itu Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati (Perbup)  guna memperkuat  pelaksanaan teknis lapangan. Ini baru bisa menjawab soal yang di wacanakan itu, tegas Aktifis GAMKI Papua ini.

Jika kita ikuti dari sejarahnya bahwa ada yang namanya “Deklarasi Hak Asasi Hewan Sedunia” oleh UNESCO di Prancis, sehingga setiap tanggal 15 Oktober selalu di gelar pertemuan dunia untuk hal ini tiap tahun. (Rep.zri).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *