Berhentikan Kadus, Kades Tanjung Agung di Duga Kangkangi Permendagri

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) -PESAWARAN-Nampaknya Kepala Desa Tanjung Agung kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran bakal tuai masalah, pasal nya oknum kepala desa tersebut di duga telah kangkangi Permendagri No 67/2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena memberhentikan salah seorang Kadus nya secara sepihak dan tampa alasan yang  jelas.

Hal tersebut di katakan Abdul Manaf ketua GMBI distrik Pesawaran, kepada sejumlah media, menurut nya bahwa oknum Kepala desa Tanjung Agung dengan sewenang-wenang serta telah dengan sengaja melangar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Pemberhentian yang dilakukan oleh oknum kepala desa Tanjung agung kepada salah seorang Kadus nya adalah kesewenang-wenangan oknum kades dan telah dengan sengaja melangar permendagri, saya selaku ketua LSM GMBI meminta agar pihak terkait dapat memberikan sangksi tegas terhadap oknum kades Tanjung Agung,”Ungkap Abul Manaf.

Diri nya juga mengatakan bahwa pihak nya akan segera berkordinasi dan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait dan pihak penegak hukum agar tindakan kesewenang-wenangan oknum kades dalam memberhentikan aparat desa nya dapat di proses secara hukum yang berlaku.

“rencana nya besok saya akan berkordinasi dengan pihak PMD dan Insfektorat terkait oknum kades Tanjung agung yang telah memberhentikan aparat nya secara sepihak dan telah Melangar permendagri,kami juga akan mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait untuk segara melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum kades Tanjung agung,” Tuturnya.

Dikatakan Abdul manaf,Sudah jelas bahwa Pemberhentian Pasal 22 (1) Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia,permintaan sendiri dan diberhentikan. Kemudian, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 tahun.

Kemudian lanjut nya,Kadus dapat di berhentikan apabila  dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berhalangan tetap serta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan yang bersangkutan telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Dan yang terpenting,kata dia lagi bahwa Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan Camat memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan konsultasi dari Kepala Desa.

Lalu Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dan yang terahir Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

“jadi untuk memberhentikan perangkat desa, harus memenuhi unsur sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri),atau diberhentikan,Jagan seenak nya sendiri aja memecat aparat desa ada aturan dan yang mengatur pemberhentian dan Pengangkatan Aparat desa,”pungkasnya.(defa)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *