Bahas Perubahan Perda No. 2 Tahun 2018 DPRD Bartim Laksanakan Raker Bersama Esekutif

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com)- TAMIANG LAYANG – Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Janjobriano, S. Pd, pimipin Rapat kerja (Raker) bersama eksekutif pada hari Jum’at (27/08/2021).

Perubahan pajak daerah ini nanti yang kami soroti, pertama disektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang kedua disektor pajak burung walet, pajak atau retribusi parkir, pajak penjualan tanah dan banyak lagi pajak lain yang belum dibahas.

“Dengan adanya itu, dia berharap untuk kedepannya bagi instansi terkait yang melakukan penagihan pajak atau retribusi atas pajak tersebut supaya dilakukan dengan cara jemput bola, agar memudahkan masyarakat Kabupaten Barito Timur yang tersebar di 10 Kecamatan melakukan pembayaran pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan lebih meningkat lagi”, urai Janjobriano.

Ditempat yang sama disampaikan oleh Asisten I Sekda Bartim, Bertulumeus Nyampai, S. Sos “Perubahan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah harus dievaluasi karena Pajak Daerah tersebut sudah berjalan selama 3 tahun,” ungkapnya.

Relevansinya dalam implementasi pajak daerah apakah masih relevan atau tidak, sebab terdapat dasar hukum regulasi terbaru baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri dimana mewajibkan kita untuk mengevaluasi pajak daerah tersebut.

“Salah satunya adalah pajak reklame yang belum terjaring, yang sifatnya permanen dan ada juga yang sifatnya insidentil,” lanjut dia.

Pemasang reklame insidentil atau temporer adalah salah satun produk yang terbaru dan wajib kita pantau. Kemarin kita punya desain, dibawah reklame tersebut ada batas tempo waktu, kalau sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka pihak Satpol PP wajib menurunkannya sebagai penegakan perda, kecuali diperpanjang kembali batas waktu yang ditentukan.

Terkait hat tersebut, kita bersama dengan DPRD harus membuat payung hukumnya terlebih dulu dan tidak bertentangan atau berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, setelah itu kita melakukan penjabaran dengan peraturan Bupati, sehingga pelaksanaan penerapan peraturannya menjadi mudah,” bebernya. (DH).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *