Benyamin Wayangkau, “Dobel Cover Job”, Mau Menciptakan Good Governance Yapen?

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) – YAPEN – Guna meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maju dan bersaing maka perlu terus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam berbagai cara dengan kewenangan masing-masing pihak.

Kepada media, Ketua Koalisi Penegak Keadilan (KpK) Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, SE, mengatakan bahwa terkait program pendidikan dengan dibukanya kelas belajar UNCEN yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu terobosan yang baik, namun ada yang perlu dikritisi, ungkapnya pada Senin, 23/08/21.

Menurut Wayangkau, bahwa sebagai warga Yapen sangat mendukung pelaksanaan pembangunan program UNCEN II,  dalam konteks pengembangan SDM di Yapen,   namun harus di Kritisi  bahwa  ada Penerapan Manajemen yang keliru dalam pelaksananaa birokrasi pemerintahan  ketika,   Bupati  memerintahkan Asisten I,  Kepala Dinas Perikanan, Kepala Inspektorat masuk dalam Tim Pengelolaan pelaksanaan Pendirian UNCEN II Serui, urainya.

Ungkap Ketua KpK ini bahwa ini akan berdampak pada tugas Pokok seorang Kepala Dinas, apa lagi Kepala Inspektorat dalam Konteks Kerja maka ada Etika yang dapat bersinggungan dengan aturan-aturan sebagai seorang kepala pemeriksa  yang seharusnya mengontrol OPD – OPD dalam Pelaksanan  Penggunaan Anggaran dan Administrasi Pemerintahan.

Asisten I baru saja di angkat untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris DPRD Yapen  yang menjadi bahan Kontrafersi saat itu,  dalam Kerjanya yang baru Tiga Mingguan ini  sudah di giring lagi untuk mengurus Kampus UNCEN II, urai Benny sapaanya.

Oleh karenannya saya berpendapat, alangka Etis dan Elegan jika kepercayaan  itu di berikan   sepenuhnya kepada  Kepala Dinas Pendidikan untuk mengurus hal pendidikan ini ucapnya.

Bila perlu Kadis Pendidikan yang di berikan kewenagan untuk membentuk tim kerja,  Menyusun Rencana Kerja agar lebih terukur dan targat penyelesaian administrasi yang menjadi persyaratan pendirian kampus dan lain- lain  lalu di  SK kan oleh Bupati, ungkap Wayangkau.

“Ada Pak Cyfrianus Mambai,  Mantan Kadis Pendidikan, Pak Ones Runtuboy, dan juga  Pak YF. Wayangkau, SH. M.Hum,  yang juga perna mengurus Sekolah Tinggi Hukum  serta beberapa senior-senior yang ada selaku Staf Ahli Bupati,  seharusnya mereka ini yang di percayakan untuk urusan hal-hal yang di luar tugas pokok seorang Kepala OPD”, pinta Benny.

Maksudnya agar  tidak mengganggu rutinitas kerja yang  padat dalam  beban kerja  OPD yang bersangkutan. “Mengelolah pemerintahan ini bukan sama dengan menggelolah perusahan pribadi,  di Negara ini  bagi aparat ASN ada Aturan dan Etika, ada hal-hal yang menjadi batasan  yang  harus di jaga”.

Kalau sudah seperti ini, “bagaimana mau menciptakan Good Governance, standar itu harus jelas,  ada banyak saudara-saudari  anak Yapen  lulusan magister (S2)  yang menganggur itu,  kenapa mereka ini tidak diberdayakan masuk untuk urus yang begini”, urainya.

Memang aneh pengelolaan pemerintahan ini di Yapen, Dobel Cover job seperti ini bagi   seorang ASN yg memiliki Job Kerja dalam tugas pokok dibirokrasi, pasti kosentrasi  perhatian dan waktu tersita dalam menyelesaikan target-target kerja.(ed.zri).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *