RDP Poksus DPR Papua Bersama Masyarakat Adat, Mengharapkan Fungsi Pengawasan Terkafer Dalam RPP Otsus Papua

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com) – PAPUA – Rapat Dengar Pendapat Kelompok Khusus DPR Papua Bersama Perwakilan Masyarakat Adat Saireri yang dilakukan di Markas Pengurus Pusat Barisan Garuda Merah Putih Provinsi Papua dengan agenda Sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001, ungkap Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Jhon Gobai kepada media di Furia Kotaraja, 12/08/2021.

Menurutnya bahwa dalam rapat dengar pendapat, selain Sosialisasi UU Nomor 2 Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh DPR RI tetapi juga dengan mendengar pendapat perwakilan masyarakat Adat Saireri yang mengharapkan implementasi UU Otsus.

Pada RDP tadi (kemarin), perwakilan masyarakat adat mengharapkan peran pengawasan yang diharapkan lebih kepada Poksus DPR Papua dalam memainkan tugas-tugas pengawasan secara maksimal dalam mewujudkan harapan masyarakat, tegasnya.

Ungkap Jhon Nasion Robby Gobai, Senator asal wilayah adat Meepago ini,  bahwa selain Poksus DPR Papua tingkat provinsi tetapi juga sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 telah ditetapkan bahwa ada Poksus DPR Kabupaten (DPRK), tuturnya.

Dijelaskan Jhon, Ketua Poksus DPR Papua bahwa dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), kewenangan pengawasan anggaran Otsus Papua jangan dilupakan dan diharapkan terkaver didalamnya sehingga kita bisa memastikan pengawasan dana Otsus tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat, masyarakat adat juga mengusulkan semacam pembagian anggaran berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari anggaran Otsus yang memang dikhususkan kepada warga OAP, urainya.

Kami harapkan kepada para penyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP), yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021, baik dari Jakarta maupun oleh Pemerintah Provinsi Papua yang sedang menyiapkan pokok-pokok pikiran terkait RPP, ini urainya.

Dilihat dari pembagian misalnya semuanya dibagi oleh pemerintah pusat, maka pertanyaannya siapa yang mengawasih? Kita juga dengar, ada suatu Badan yang dibentuk oleh Wapres berarti juga dari eksekutif. Sementara fungsi pengawasan, Budgeting itu dimiliki oleh para anggota DPR RI, DPR Papua maupun DPR Kabupaten.

Sehingga peranan para lesgislator baik pusat maupun daerah, itu harus terkaver didalam RPP yang saya maksud tadi, tegasnya. Baik diperencanaannya, pelaksanaannya, maupun pengawasannya.

Misalnya usulan rencana divinitif (URD) seperti dulu di Otsus, maka melalui RDP ini kita mau harus sudah dipastikan peranan dari DPR Papua maupun DPR Kabupaten harus jelas dan disebutkan didalam RPP yang sedang disusun itu.

Ditambahkannya juga bahwa penyusunan penganggaran dan pembahasan dana APBD baik provinsi maupun Kab/Kota, perlu dilakukan terpisah dengan sumber dana lain. Ini akan memastikan dan memudahkan DPR bahwa dana itu benar-benar akan menjawab aspirasi maupun kebutuhan rakyat Papua.

Maka dipastikan bahwa dalam implementasinya peruntukan anggaran ini tepat sasaran. Misalnya bidang pendidikan khususnya penyediaan Asrama layak Huni bagi mahasiswa maupun biaya hidup sembako dan juga biaya akhir studi bisa terkaver dari anggaran Otsus Papua ini, harapnya.

Caranya bagamana?, ya melalui RDP tadi masyarakat sangat mengharapkan perhatian yang lebih baik lagi kedepan, tutur Ketua Poksus DPR Papua ini.

Pinta Gobai bahwa misalnya di pendidikan tadi, semuanya akan kembali kepada data base yang disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi tentang OAP sebagai sasaran utama pengguna anggaran Otsus Papua, tegasnya.

Kita berharap di akhir tahun 2021 ini, RPP tentang DPR Kabupaten yang disusun pemerintah sudah siap sehingga para bupati bisa melakukan pengisian anggota DPR Kabupaten yang sudah ada dan nanti setelah 2024 maka akan dilanjutkan dengan mekanisme pengangkatan, beda dengan DPRD yang melalui pemilihan urainya.

Pada RDP ini juga dilakukan bersamaan dengan syukuran ulang tahun Ke-56 tahun, Anggota DPR Papua asal wilayah Adat Saireri Yonas Alfons Nusy. Sebagai bentuk kebersamaan bersama maka dilakukan juga doa bersama yang diakhiri dengan ucapan selamat dan makan bersama.

Hadir dalam kegiatan RDP dan syukuran ulang tahun senator asal Saireri Yonas Nusy, anggota-anggota DPR Papua kursi 14 atau kelompok khusus utusan 5 Wilayah Adat Papua, serta perwakilan Masyarakat dan Mahasiswa Waropen, Yapen dan Biak, (ed.zri).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *