Berbagai Program di Tiyuh Indra Loka Disinyalir Tidak Tepat Sasaran Dan Tebang Pilih

  • Whatsapp
banner 468x60

(humasnews.com)-TUBABA-Warga Tiyuh Indra loka Jaya Kecamatan Way kenanga Kabupaten Tulang bawang barat(Tubaba), mengeluh atas kepengurusan program-program bantuan dari pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Hal tersebut terungkap saat beberapa awak media melakukan investigasi di Tiyuh setempat, sebab dalam upaya ikut serta dalam pengawasan program pemerintah sebagai fungsi kontrol sosial dimasyarakat tentu awak media memiliki peranaktif mengawasi seluruh program yang disalurkan kepada masyarakat.

Pada saat awak media melakukan wawancara kepada, beberapa warga yang berada ditiyuh tersebut mengaku mengeluh dan kekecewaan terhadap kepengurusan program-program bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.

“Ya, gimana kami tidak mengeluh mas sebab program tersebut tentu menelan anggaran yang cukup besar, seperti misalnya, masalah bantuan PKH Program keluarga harapan, atupun bantuan langsung tunai( BLT), yang kami rasakan saat ini tebang pilih mas,”kata beberapa warga, Minggu 08/08/2021.

Ada juga kata warga Program UMKM yang diduga justru menjadi ajang pungli oleh oknum aparatur Tiyuh yang mana ditengah-tengah kesulitan usaha masyarakat akibat Pandemi .

Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya, menyampaikan, bahwa selama ada program-program bantuan dirinya tidak pernah menerima.

“Padahal seharusnya saya berhak menerima, justru kebanyakan yang menerima keluarga aparaturnya sendiri tuturnya,”ujarnya.

Ditempat berbeda Siti Sumyatun, pemilik warung di Tiyuh setempat menyampaikan, sudah beberapa bulan yang lalu lima bulan mungkin lebih kayaknya.

“Saya daftar UMKM, saya difoto juga warung saya, terus setor uang Rp175.000 dibalai Tiyuh sampai sekarang nggak ada kejelasan,Uang saya daftar juga ngak dipulangin karena memang nggak ada perjanjian,”akunya.

Saat ditemui di kantor kecamatan, Iskandar selaku camat Wai kenanga mengatakan, mengenai program bantuan yang diberikan pemerintah seperti PKH ataupun BLT untuk pendataan memang langsung dari pusat, dan keadaan setatus masyarakat dengan berjalanya waktu biasanya berubah.

“Makanya pas dulu didata masyarakat tersebut masih layak menerima dan dengan berjalanya waktu tersebut setatusnya berubah, untuk masalah masyarakat yang saat mendaftar UMKM secara administrasi saya selaku camat mengetahui karena saya yang menandatangani namun mengenai dipungut biaya itu tidak benar” pungkasnya. (Izal/Mar/Olan)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *